Berita

Pemerintah Thailand Mengkhianati ASEAN dengan Pertemuan Informal Junta Militer Myanmar

Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) mengecam keputusan Wakil Perdana Menteri Thailand, Don Pramudwinai, untuk melanjutkan pertemuan informal dengan junta militer Myanmar.

nongkingopi.com Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) mengecam keputusan Wakil Perdana Menteri Thailand, Don Pramudwinai, untuk melanjutkan pertemuan informal dengan junta militer Myanmar.

Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan ASEAN.

Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura menolak undangan untuk menghadiri pertemuan informal tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Kementerian Luar Negeri Malaysia menyampaikan penolakan mereka melalui surat.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan bahwa saat ini terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta militer Myanmar di tingkat puncak atau menteri luar negeri.

BACA JUGA : Dua Dosen UNP Dipecat karena Terindikasi LGBT, Foto-foto menjadi Bukti

Meskipun penolakan tersebut, Wakil Perdana Menteri Thailand, Pramudwinai, bersikeras melanjutkan pembicaraan pada tanggal 19 Juni.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengumumkan bahwa beberapa negara, termasuk Laos, Kamboja, Myanmar, India, Tiongkok, Brunei Darussalam, dan Vietnam, telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut.

Wakil Ketua APHR, Charles Santiago, menyatakan kekecewaannya terhadap Thailand dan negara-negara lain yang masih bersedia terlibat dengan junta militer Myanmar tanpa menuntut pertanggungjawaban atas kekejaman yang terus berlanjut.

Ia juga menilai bahwa pertemuan track 1,5 tersebut melemahkan kredibilitas ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Pramudwinai mempertahankan keputusannya dan menyatakan bahwa pertemuan informal tersebut tetap akan dilanjutkan. Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyebutkan bahwa beberapa negara telah mengonfirmasi kehadiran perwakilan tingkat tinggi mereka.

Charles Santiago menyerukan agar ASEAN bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban junta militer Myanmar, termasuk melalui reformasi Konsensus Lima Poin yang belum membuahkan hasil sejak diadopsi pada April 2021.

Dia juga menekankan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN dan negara-negara anggota lainnya harus menginvestigasi pengabaian dan ketidakhormatan Thailand terhadap ketua saat ini.

BACA JUGA : Skandal Penipuan Oknum Polisi: Pedagang Bubur Mengalami Kerugian Rp310 Juta, Kapolsek Mundu Dicopot!

Pertemuan informal tersebut memunculkan tantangan bagi ASEAN dalam menjaga persatuan dan menyelesaikan krisis di Myanmar.

Kritik terhadap keputusan Thailand dan penolakan beberapa negara anggota menyoroti ketidaksepakatan dalam pendekatan terhadap junta militer Myanmar.

ASEAN harus mencari solusi bersama dan memastikan pertanggungjawaban junta militer dilakukan untuk mengakhiri kekejaman yang terjadi di Myanmar.

Related Posts

1 of 61