BeritaViral

Kontroversi Gaji Ahok Rp8,3 Miliar per Bulan: DPR Minta BPK untuk Audit

Gaji Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan nama Ahok, mencapai Rp8,3 miliar per bulan menjadi sorotan publik belakangan ini.

– Gaji Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan nama Ahok, mencapai Rp8,3 miliar per bulan menjadi sorotan publik belakangan ini.

Meskipun masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok sebelumnya sempat diisukan akan menjadi Direktur Utama Pertamina yang baru.

Namun, bukan itu saja yang menjadi perbincangan netizen; jumlah gaji mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menuai perhatian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/06/2018, gaji dan remunerasi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji direksi utama.

Dalam hal ini, honorarium dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN diatur agar mencapai 45 persen dari gaji direksi utama.

Menurut laporan keuangan perseroan Pertamina untuk tahun 2022, total kompensasi manajemen kunci direksi dan dewan komisaris mencapai US$70,75 juta atau sekitar Rp1,06 triliun dengan asumsi kurs Rp15.110 per US$.

Dari jumlah tersebut, Pertamina memberikan anggaran kompensasi kepada dewan komisaris sebesar US$46,84 juta atau sekitar Rp707,76 miliar.

Jumlah ini mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$16,04 juta atau Rp242,48 miliar.

Pertamina memiliki total tujuh orang komisaris, termasuk Ahok. Jika anggaran kompensasi tersebut dibagi secara merata, maka setiap dewan komisaris diperkirakan menerima sekitar Rp101,10 miliar per tahun.

BACA JUGA : Trending: Mengungkap Fakta Sebenarnya tentang ‘Bajingan’ dan Rocky Gerung

Dengan demikian, gaji bulanan yang diterima oleh dewan komisaris Pertamina, termasuk Ahok, diperkirakan berada di kisaran Rp8,42 miliar.

Kontroversi terkait gaji Ahok ini menarik perhatian anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap struktur gaji dan tunjangan Komisaris Utama tersebut.

Mulyanto menyatakan bahwa audit ini penting untuk menghindari berbagai polemik di masyarakat.

“Pertamina juga harus memberikan klarifikasi terkait berita mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di media sosial dan media massa lainnya.

Apakah benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya mencapai Rp8,3 miliar. Jika benar, maka ini menjadi ironis,” tegas Mulyanto pada Kamis (3/8/2023).

Mulyanto menganggap bahwa besaran gaji yang diterima oleh Komisaris Utama Pertamina tidak sebanding dengan prestasi yang telah dicapainya.

Menurutnya, Pertamina masih memiliki banyak tantangan yang harus diatasi, seperti penurunan realisasi lifting minyak meskipun target telah dikurangi setiap tahun.

Mulyanto menegaskan bahwa konstitusi menuntut agar kekayaan alam yang dimiliki negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi milik segelintir orang atau para pengurus BUMN di sektor migas.

Sebelumnya, gaji Ahok yang mencapai jumlah fantastis ini telah menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Banyak netizen yang membandingkan kondisi masyarakat menengah bawah dengan gaji yang diterima oleh Komisaris Utama Pertamina.

Kontroversi gaji Ahok ini tetap menjadi perhatian publik dan mengundang berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Di tengah kritik dan tuntutan audit dari DPR, pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi yang transparan mengenai gaji dan remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris BUMN. Tujuannya adalah untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Related Posts

1 of 61