– Calon presiden potensial Anies Baswedan telah berbicara terbuka tentang nasib Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika ia terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.
Dalam pidato yang disampaikan dalam acara “Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan,” Anies mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan kepentingan publik sebagai panduan dalam melanjutkan proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN.
Menurut Anies, proyek-proyek seperti IKN tidak boleh semata-mata didasarkan pada selera atau keinginan pribadi presiden atau menteri.
Sebaliknya, ia menekankan pentingnya melibatkan publik dalam mengevaluasi setiap Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks ini, Anies berbicara tentang perlunya transparansi dalam proses pengambilan keputusan mengenai PSN.
“Program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga, empat (pilih program PSN mana yang dilanjutkan), bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalah libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik,” jelas Anies.
Anies menyatakan bahwa gagasan PSN bukanlah masalah, tetapi transparansi harus diutamakan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
BACA JUGA : Kontroversi Ganjar Pranowo di Mata Najwa: 10 Lulusan Terbaik Bukan Berprofesi MC
Dengan transparansi ini, PSN tidak akan menjadi wadah untuk kepentingan pribadi atau titipan.
“Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam PSN,” tegas Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penentuan program nasional yang seringkali didorong oleh motif investasi daripada pertimbangan teknokrasi.
Menurutnya, jika keputusan didasarkan pada teknokrasi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang rencana pembangunan ke depan.
BACA JUGA : Pakar Hukum Menyatakan Pulau Rempang sebagai Hutan, Bukan Tanah Adat
“Tapi kalau non teknokrasi, begini; saya berkeinginan untuk investasi di sini, sebagai pengusaha, lalu kemudian saya menawarkan gagasan ini kepada kementerian A, B, C, D, lalu jadilah dia PSN.
Ini namanya profit center [program nasional yang berdasarkan untuk cari keuntungan], enggan kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Anies berjanji untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait PSN. Ini adalah langkah yang diambilnya untuk memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN dan proyek-proyek strategis lainnya akan didasarkan pada kepentingan publik dan pertimbangan teknokrasi, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
Dengan berbicara terbuka mengenai pendekatan ini, Anies Baswedan telah membawa isu transparansi dan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan negara jika ia terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Masyarakat Indonesia akan menantikan bagaimana komitmennya ini akan menjadi kenyataan jika ia memimpin negara.
Sumber: Bisnis.com
