– Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan karena diduga membuat Indonesia terjebak dalam utang kepada China. Pemerintah Indonesia telah menjamin pembayaran cicilan utang ke China dalam proyek ini.
Mayoritas pendanaan proyek KCJB berasal dari pinjaman China Development Bank. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China menjadi sumber pendanaan sebagian kecil lainnya.
Biaya proyek KCJB mengalami pembengkakan yang mencapai Rp 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun. Kedua negara sepakat untuk menghasilkan angka tersebut melalui audit bersama, sehingga biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp 108,14 triliun.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa proyek KCJB sudah dapat dikategorikan sebagai jebakan utang China, mengingat beberapa indikasinya. Menurut Bhima, indikasi pertama adalah bahwa proyek berbiaya mahal ini ditanggung oleh APBN.
Dalam proposal awalnya, China memberikan garansi bahwa proyek kereta peluru ini tidak akan membebani APBN Indonesia.
Namun, komitmen ini kemudian tidak ditepati baik oleh China maupun pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memilih China daripada Jepang, karena Jepang telah memprediksi kesulitan merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.
Bhima mengkritisi keputusan pemerintah Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah dengan mudah menyetujui tuntutan China untuk memberikan jaminan negara terhadap pembayaran utang dan bunga proyek ini.
BACA JUGA : Bawaslu Menyatakan Video Gibran Kampanyekan Ganjar Melanggar Aturan Pemilu
“Sudah dapat diklasifikasikan sebagai jebakan utang. Pertama, menurut Bhima, ada indikasi bahwa APBN yang menanggung biaya proyek yang mahal ini,” ungkap Bhima saat dimintai konfirmasi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa negosiasi terkait besaran bunga pinjaman proyek KCJB telah gagal.
Pemerintah China bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen, sementara pemerintah Indonesia berharap agar bunga tersebut turun menjadi 2 persen.
“Ya, maunya kita kan 2 persen (bunga utang), tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen,” jelas Luhut.
Utang sebesar itu akan dibebankan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan operator sekaligus pemilik konsesi proyek ini.
Konsorsium KCIC melibatkan sembilan perusahaan, termasuk empat BUMN dari Indonesia: Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.
Sementara itu, dari China, terlibat China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
BUMN Indonesia membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN, sementara pihak China membentuk China Railway. Kedua perusahaan gabungan ini kemudian membentuk konsorsium PT KCIC. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia menguasai 60 persen saham, sementara sisanya, 40 persen, dikuasai oleh konsorsium China.
Proyek KCJB memicu kontroversi karena dikhawatirkan dapat membebani keuangan Indonesia dengan utang yang besar kepada China. Selain itu, juga terdapat kekhawatiran terkait bunga yang tinggi yang harus dibayar oleh Indonesia. Kritik ini menyoroti perluasan pengaruh China melalui proyek infrastruktur besar-besaran di berbagai negara.
Sumber: TribunManado.co.id
