– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia mungkin telah dimanfaatkan sebagai ladang titipan oleh pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah mengemukakan keprihatinannya terhadap PSN. Menurutnya, PSN dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi praktik titipan dalam pembangunan proyek-proyek strategis.
Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan ini dalam acara Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam (1/10/2023). Dalam pernyataannya, Jokowi meminta Anies Baswedan secara rinci mengungkapkan dugaan tersebut. Beliau mengatakan, “Ya, dintunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa.”
Anies Baswedan sebelumnya telah berbicara tentang pentingnya mengelola PSN secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Ia mengingatkan bahwa jika PSN tidak disusun dengan baik, maka hal tersebut dapat merugikan masyarakat.
BACA JUGA : Gara-gara Ini!, Hotman Paris Resmi Dipolisikan Kate Victoria Lim
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selama 8 tahun pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah selesai 156 PSN di seluruh Indonesia. Total nilai proyek ini mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Proyek-proyek tersebut melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan kereta api, termasuk MRT di Jakarta.
Anies Baswedan juga telah mengungkapkan keprihatinannya bahwa PSN dapat menjadi jalur cepat untuk merealisasikan proyek pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa PSN harus disusun dengan baik dan melibatkan partisipasi publik agar tidak menjadi sarana untuk praktik titipan.
Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan bahwa PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta harus sesuai dengan konstitusi UUD Negara 1945.
Dalam upayanya untuk memastikan bahwa pembangunan proyek-proyek strategis berjalan dengan baik dan transparan, Anies Baswedan telah memperjuangkan perubahan dalam pengelolaan PSN dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Sebagai catatan, isu ini menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam pembangunan proyek-proyek strategis di Indonesia.
