– Sebuah pernyataan kontroversial dari seorang Menteri Israel telah menimbulkan gelombang kecaman dan kekhawatiran di seluruh wilayah Timur Tengah. Amichai Eliyahu, yang dikenal sebagai tokoh kanan Yahudi dan anggota Partai Otzma Yehudit yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, mengusulkan penghapusan bulan suci Ramadan.
“Apa yang disebut sebagai bulan Ramadan harus dihapuskan dan ketakutan kami atas bulan itu harus pula dihapuskan,” kata Eliyahu dalam wawancara dengan Army Radio, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu.
Pernyataan Eliyahu ini menambah panas ketegangan yang sudah meningkat menjelang Ramadan, terutama di tengah rencana Israel untuk membatasi akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa. Eskalasi kekerasan yang berpotensi terjadi di wilayah Palestina semakin menguatirkan, terutama dengan Gaza yang masih merasakan dampak perang yang baru saja berakhir.
BACA JUGA : Misteri Hilangnya Kate Middleton dan Spekulasi Mengenai Agama Pangeran William
Pernyataan kontroversial Eliyahu tidak datang secara terpisah, namun merupakan bagian dari serangkaian komentar yang mencuat dari politisi kanan Israel, terutama setelah pecahnya perang di Gaza. Pada November lalu, Eliyahu bahkan menyatakan bahwa penggunaan bom nuklir di Gaza adalah sebuah opsi.
Di tengah-tengah ketegangan ini, beberapa negara mediator sedang berupaya keras untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebelum Ramadan.
Mereka menyadari bahwa potensi eskalasi kekerasan dapat memperburuk situasi, terutama di Gaza yang masih dilanda pasca-perang.
Sejumlah media di Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah memberikan tekanan kepada pemerintahan Israel agar menerima gencatan senjata. AS telah menegaskan bahwa negosiasi gencatan senjata akan mencakup pertukaran sandera.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan apakah Israel akan menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Ketegangan dan ketidakpastian terus memayungi wilayah ini menjelang bulan Ramadan, dengan berbagai pihak berharap agar kesepakatan bisa tercapai untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
