Nongkingopi.com – Pada Jumat, 1 Desember 2023, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar serentak diskusi dan aksi demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Bali, Denpasar, Makassar, Kendari, Ternate, Kupang, dan Ambon. Dalam siaran pers yang diwakili oleh Penanggung Jawab Umum Aksi Serentak AMP, Jeeno Alfred Dogomo, mereka menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Bangsa Papua.
Dogomo menyampaikan bahwa aneksasi terhadap wilayah West Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terjadi pada 19 Desember 1961 melalui program Trikora. Sejak saat itu, rakyat Papua terus melakukan perlawanan terhadap pendudukan tersebut.
Baca Juga: Pemimpin Kelompok Melanesia Menolak Gerakan Papua Merdeka Bergabung, Sebut Tidak Sesuai Kriteria
Menyoroti sejarah, Dogomo mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 Desember 1961, rakyat West Papua mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan kolonialisme Belanda. Namun, aneksasi Indonesia dan perjanjian yang dihasilkan, seperti Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, tidak melibatkan partisipasi rakyat West Papua.
Pada 1 Mei 1963, ketika pemerintah Indonesia mengambil alih administrasi West Papua, teritori ini masih diakui sebagai koloni yang berhak menentukan nasib sendiri. Dogomo menekankan bahwa hak tersebut diakui oleh Indonesia sendiri melalui New York Agreement. Namun, proses penentuan nasib sendiri, terutama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, dianggap tidak sah karena dilaksanakan di bawah tekanan dan intimidasi.
Baca Juga: Dilarang Mengibarkan Bendera dan Lagu Kebangsaan Isr43L
Aliansi Mahasiswa Papua dan FRI-WP menuntut serangkaian langkah kepada Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:
- Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
- Cabut dan tolak Otonomi Khusus dan DOB.
- Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.
- Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua.
- Hentikan segala bentuk diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis Papua.
- Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.
- Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh, serta tolak pengembangan Blok Wabu dan Migas di Timika.
- Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM.
- Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri.
- Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.
- Cabut dan tolak Omnibus Law, RUU KUHP, UU ITE, serta kebijakan kolonial yang tidak memihak rakyat.
- Mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.
- Stop adu domba dan pecah belah rakyat serta gerakan pembebasan Papua.
Aliansi Mahasiswa Papua dan FRI-WP juga mengajak dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Dalam pernyataan sikap mereka, mereka menegaskan tekad untuk mewujudkan persatuan nasional yang demokratis di West Papua.
sumber:jubi.id
Baca Juga:
