Nongki Ngopi – Pasca-proyeksi kemenangan pasangan calon presiden dan dalam Pemilu 2024, pembahasan tentang koalisi potensial mulai mencuat. Namun, tidak semua pihak tampak bersemangat untuk terlibat dalam pembicaraan semacam itu terlalu dini.
Anies Baswedan, calon presiden dengan nomor urut satu, merespons dengan hati-hati terhadap pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang menyatakan niat mereka untuk merangkul semua unsur untuk koalisi dalam pemerintahan mendatang.
“Masih terlalu dini untuk membahas kerja sama. Mari selesaikan dulu perhitungan suara,” ujar Anies di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/2).
Berdasarkan hasil quick count, Prabowo-Gibran diproyeksikan akan menjadi pemenang Pemilu presiden 2024. TKN Prabowo-Gibran berencana untuk menjalin hubungan dengan partai politik pendukung calon nomor satu dan tiga untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto juga menyatakan niatnya untuk merangkul semua unsur dalam pemerintahannya.
“Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan semua anggota Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan,” kata Prabowo dalam pidato kemenangannya di Istora Senayan, Gelora Bung Karno.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg, menyatakan keinginan mereka untuk membentuk koalisi yang luas seperti pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA : Prabowo Akan Pangkas Subsidi BBM Demi Makan Siang Gratis! Begini Kata Indef
Oleh karena itu, mereka bermaksud untuk bermitra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran.
“Memang, tidak mungkin bagi Prabowo untuk mengundang calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya,” kata Eddy.
Koalisi ini dianggap perlu untuk mewujudkan program-program Prabowo-Gibran. Salah satunya melibatkan pemangkasan subsidi bahan bakar untuk mendanai makan siang gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini merupakan janji kampanye Prabowo dalam proposal kebijakannya.
Eddy Soeparno menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi untuk dua hingga tiga bulan ke depan setelah Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.
Dia mencatat bahwa sekitar 80% dari anggaran Rp 350 triliun atau US$ 22 miliar yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan untuk mensubsidi solar dan LPG 3 kg, yang dianggap lebih bermanfaat bagi rumah tangga Indonesia berpenghasilan menengah dan tinggi.
Sumber: katadata
