– Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi People Power Indonesia (KPPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat (7/7) siang.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menuntut pengunduran dirinya.
Perwakilan massa, Rizal Fadilah, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Rizal menilai bahwa Presiden Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran konstitusional dan membentuk kekuasaan politik yang merugikan masyarakat.
Rizal mengungkapkan bahwa massa aksi terdiri dari berbagai elemen, termasuk aktivis, pemuka agama, dan mahasiswa, yang turun ke jalan untuk mengekspresikan aspirasi mereka.
Mereka ingin mendorong elemen lain dalam masyarakat untuk memiliki keberanian yang sama dalam menunjukkan aspirasi mereka.
Rizal juga menegaskan bahwa kondisi yang tidak memuaskan dan situasi yang rumit telah membuat banyak rakyat muak.
BACA JUGA : Kericuhan Terjadi saat Demonstrasi ‘Jilid 3’ di Al Zaytun, Massa Memasuki Gerbang Ponpes secara Paksa
Rizal menyatakan bahwa aksi unjuk rasa ini hanya awal dari gelombang aksi yang menuntut Presiden Jokowi untuk mundur.
Ia mengungkapkan bahwa di kota Solo juga terdapat aspirasi yang serupa, di mana kekuatan rakyat dalam masyarakat juga ingin melihat Jokowi mundur atau dijatuhkan dari jabatannya.
Menurut Rizal, aksi ini akan terus berlanjut dan menjadi lebih luas, karena banyak rakyat yang mendukung tuntutan tersebut.
Dengan demikian, aksi unjuk rasa Koalisi People Power Indonesia (KPPI) di Bandung merupakan salah satu upaya dari masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mengajukan tuntutan agar Jokowi mundur sukarela atau dijatuhkan oleh MPR dan DPR.
Mereka menyebut pelanggaran konstitusional dan pembentukan kekuasaan politik sebagai alasan utama tuntutan tersebut. Aksi ini diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih luas dalam masyarakat yang ingin melihat perubahan di pemerintahan.
