Nongki Ngopi – Pada awal masa tenang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres), sutradara film dokumenter “”, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran film tersebut.
Dandhy mengharapkan agar film ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar,” ujar Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).
BACA JUGA : Jaringan Gusdurian Temukan 58 Pelanggaran Pemilu 2024 Salah Satunya Penyalahgunaan Bansos!
Dandhy juga berharap agar semua elemen masyarakat dapat sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter tersebut secara terbuka.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” tambah Dandhy.
Film dokumenter ini mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024. Diluncurkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan dengan hari pertama masa tenang Pemilu.
Di dalam film dokumenter tersebut, terdapat 3 orang pakar hukum tata negara, yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.
Pembuatan film “Dirty Vote” merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga sipil. Menurut Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser, Joni Aswira, dokumenter ini juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan oleh koalisi masyarakat sipil.
Biaya produksi film “Dirty Vote” dihimpun melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu, dan lembaga. “Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.
BACA JUGA : Ini Klarifikasi Ahok Yang Sebut Jokowi Tidak Bisa Bekerja!
Sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI, Watchdoc.
Dengan harapan untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada masyarakat tentang proses demokrasi dan potensi kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024, film dokumenter “Dirty Vote” diharapkan akan menjadi salah satu alat edukasi yang efektif di masa tenang pemilihan.
BACA JUGA :
Sumber: Kompas
